Baubau, LBH Buton Raya
Sudarman bersama tiga orang koleganya yang lain, saat ini tidak bisa hidup tenang. Betapa tidak, tanah milik orang tua mereka yang sudah ditempati sejak tahun 1964 kini diklaim oleh Pihak Kepolisian Sektor Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Pihak Kapolsek mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari Lurah Sikeli yang diberikan pada tahun 1968 silam. Berdasarkan surat keterangan hibah tersebut, Polres Bombana melalui penyidiknya telah melakukan pemanggilan kepada Sudarman cs pada bulan Juni 2012 untuk diperiksa dengan dugaan telah melakukan penyerobotan tanah milik Polri yang berlokasi di Kelurahan Sikeli sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pemeriksaan kedua, yang menurut korban sudah tidak ingat lagi, mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan pemeriksaan kedua ini hanya dilakukan secara lisan.
Keempat korban kriminalisasi ini juga sudah berupaya meminta kepada pihak kepolisian sektor Kabaena Barat, apakah pihak kepolisian memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat, sebab tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua mereka yang dibeli dari saudara Daeng Matalle yang saat ini masih hidup. Kendati demikian, pihak kepolisian tidak pernah menunjukkan sertifikat kepemilikan tersebut. Kejanggalan yang terjadi dalam proses pemeriksaan, Daeng Matalle, sebagai pemilik tanah pertama, tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi para korban. Sementara para korban ini mengaku dan rela siap meninggalkan tanah tersebut jika benar pihak kepolisian memiliki sertifikat atas tanah yang mereka tempati saat ini. Namun, Pihak Kepolisian tetap bersikeras hendak mempidanakan para korban.
Berdasarkan hal tersebut, LBH Buton Raya berpandangan bahwa Polisi telah berlaku sewenang-sewenang terhadap para pemilik tanah. Sebab, meskipun DPRD Kabupaten Bombana melalui Komisi I sudah melakukan upaya untuk melakukan mediasi, Pihak Kepolisian tidak menghadiri undangan tersebut tanpa alasan yang jelas.
Menyikapi hal ini, LBH Buton Raya sedang mempersiapkan pembelaan kepada para korban, jika kasus ini sampai ke pengadilan. Sembari tetap melakukan upaya-upaya lain menurut hukum, termasuk melakukan pengaduan kepada Komnas Ham RI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar