Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Resmi LBH Buton Raya | Bergandengan Tangan Menggapai Keadilan

Rabu, 17 Oktober 2012

Polres Bombana Dituding Lakukan Kriminalisasi

Mataharinews.com, Bombana- Polres Bombana, Sulawesi Tenggara ( Sultra ), dituding melakukn kriminalisasi terhadap lima orang warga Kabaena, Kabupaten Bombana, Sultra yakni Sudarman, Suleman, Muslimin, Rahim Dan Abdullah. Kelimanya dituduh melakukan penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.
Tudingan tersebut dilontarkan Direktur LBH Buton Raya Erwin Usman, SH yang juga kuasa hukum para Korban. Menurut Erwin, penerapan hukum yang dikenakan pada para korban sangat tidak berdasar, pasalnya tanah yang ditempati para korban merupakan tanah warisan dari orang tua meraka, Insyauri.
Kata Erwin, menirukan pernyataan kliemnya. Insyauri, menguasai tanah tersebut sejak tahun 1950, dan kliennya mulai mulai menguasai tanah itu, setelah kedua orang tuanya Insyauri dan Hudata meninggal dunia. Klienya kemudian membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut. Pada saat mereka membangun itu tidak ada pihak yang keberatan.
Namun, pada tahun 2010, ketika beberapa ahli waris yakni Suleman, Sudarman, Rahim, Muslimin, Abdullah (suami Suhartin) mulai membangun rumah permanen diatas lahan mereka, pihak Polsek Kabaena datang menyampaikan bahwa mereka akan rugi bila membangun rumah permanen, karena Polsek Kabaena akan melakukan penggusuran.
Pada 13 Juni 2012, jelas Erwin, beberapa orang pemilik tanah diperiksa di Kantor Polres Bombana, pemilik tanah yang dipanggil dan diperiksa diantaranya Sudarman, Suleman, Muslimin, Rahim Dan Abdullah dan ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagai mana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.
Menurut Erwin, penetapan tersangka terhadap para korban terdapat kejanggalan yakni para terlapor (korban), tidak pernah diberi tahu siapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah, apakah PolseK atau oknum-oknum personil Polsek. Selain itu selama pemeriksaan di Polres Bombana, para korban juga tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah dari pihak Pelapor baik sertifikat maupun surat-surat bukti kepemilikan lainnya.
Dari fakta-fakta tersebut, LBH berkesimpulan bahwa terjadi kriminalisasi terhadap korban. Sebab menurut penuturan mereka, yang harusnya dijerat sebagai pelaku tindak pidana penyerobotan adalah Polsek Kabaena. Alasanya, karena pada tahun 1964, polisi masuk kelokasi dengan mendirikan pos ronda tanpa se ijin dari pemilik lahan (Insyauri). Pada saat itu pemilik lahan tidak berani melarang atau keberatan karena takut dengan aparat.
Kasus ini sebenarnya telah mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Bombana khususnya Komisi I. Sayangnya para pihak dalam hal ini Polres Bombana dan BPN belum memberikn respon. Hal itu terlihat dari keengganan kedua instiusi tersebet untuk menghadiri undangan Komisi I DPRD Bombana untuk membicarakan penyelesaian permasalahan itu.
Hal itu dibenarkan Abadi Makmur, Ketua Komisi I DPRD Bombana. Menurutnya, DPRD, khususnya komisi I telah memanggil Polres dan Ketua BPN Bombana, namun pihak-pihak yang dipanggil tersebut belum hadir dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan DPRD.

” Untuk menyelesaikan masalah tersebut,Komisi I sudah melakuan beberapa upaya antara lain investigasi di lapangan, kemudian mengundang pihak Polsek Kabaena dan BPN Kabupaten Bombana. Namun mereka belum sempat menghadiri rapat saat itu. Olehnya DPRD menjadwlkan kembali RDP (Rapat dengar pendapat) dengan instansi terkait” jelasnya, (MA)

Sumber: http://www.mataharinews.com/hukum/pidana/2005-polres-bombana-sultra-dituding-lakukan-kriminalisasi.html

Sabtu, 13 Oktober 2012

Warga Kabaena Barat Dikriminalisasi dengan Tuduhan Melakukan Penyerobotan Tanah Milik Polsek

Baubau, LBH Buton Raya
Sudarman bersama tiga orang koleganya yang lain, saat ini tidak bisa hidup tenang. Betapa tidak, tanah milik orang tua mereka yang sudah ditempati sejak tahun 1964 kini diklaim oleh Pihak Kepolisian Sektor Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Pihak Kapolsek mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari Lurah Sikeli yang diberikan pada tahun 1968 silam. Berdasarkan surat keterangan hibah tersebut, Polres Bombana melalui penyidiknya telah melakukan pemanggilan kepada Sudarman cs pada bulan Juni 2012 untuk diperiksa dengan dugaan telah melakukan penyerobotan tanah milik Polri yang berlokasi di Kelurahan Sikeli sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pemeriksaan kedua, yang menurut korban sudah tidak ingat lagi, mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan pemeriksaan kedua ini hanya dilakukan secara lisan.

Keempat korban kriminalisasi ini juga sudah berupaya meminta kepada pihak kepolisian sektor Kabaena Barat, apakah pihak kepolisian memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk sertifikat, sebab tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua mereka yang dibeli dari saudara Daeng Matalle yang saat ini masih hidup. Kendati demikian, pihak kepolisian tidak pernah menunjukkan sertifikat kepemilikan tersebut. Kejanggalan yang terjadi dalam proses pemeriksaan, Daeng Matalle, sebagai pemilik tanah pertama, tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi para korban. Sementara para korban ini mengaku dan rela siap meninggalkan tanah tersebut jika benar pihak kepolisian memiliki sertifikat atas tanah yang mereka tempati saat ini. Namun, Pihak Kepolisian tetap bersikeras hendak mempidanakan para korban.

Berdasarkan hal tersebut, LBH Buton Raya berpandangan bahwa Polisi telah berlaku sewenang-sewenang terhadap para pemilik tanah. Sebab, meskipun DPRD Kabupaten Bombana melalui Komisi I sudah melakukan upaya untuk melakukan mediasi, Pihak Kepolisian tidak menghadiri undangan tersebut tanpa alasan yang jelas.

Menyikapi hal ini, LBH Buton Raya sedang mempersiapkan pembelaan kepada para korban, jika kasus ini sampai ke pengadilan. Sembari tetap melakukan upaya-upaya lain menurut hukum, termasuk melakukan pengaduan kepada Komnas Ham RI.


Kapolresta Baubau Dituding Lindungi Anggotanya Pelaku Pemerkosaan

Mataharinews.com, Baubau – Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) dalam siaran persnya yang dikirim pada jurnalis Mataharinews.com via email (2/10) menduga Penyidik Polres Baubau tidak bersungguh-sungguh membuktikan dugaan pemerkosaan sebagaimana tertera dalam Pasal 285 KUHP yang melibatkan salah seorang anggota Polres Baubau berinisial Brigadir LM. Msf.

Dugaan LBH Buton Raya tersebut mengemuka setelah mengikuti gelar perkara kasus ini yang dilakukan oleh penyidik Brigadir Busrol Kamal dan dipimpin oleh Kapolres Baubau AKBP. Daniel Aditya Jaya, S,Ik serta dihadiri Kasat Reskrim AKP. Lerry Tutu ( 2/10 ) dari pukul 10.00 – 12.23 Wita, di Aula Polres.

Dalam gelar perkara tersebut, Jelas Erwin Usman, Direktur LBH Buton Raya dalam siaran persnya tersebut penyidik Brigadir Busrol Kamal menyampaikan beberapa hal yang menjadi hambatan penyidik untuk membuktikan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu belum ada saksi dan alat bukti yang mendukung pernyataan saksi korban, bahwa terjadi kekerasaan saat pelaku (maaf ) berhubungan badan.
Hal lain yang ikut menghabat adalah salah seorang saksi atas nama Wa Ode Munarti ( adik Korban ) belum diperiksa karena saat ini sedang berada di Makassar, serta celana dalam yang dipakai korban saat terjadinya pemerkosaan sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban.
Padahal kata Erwin mengutip pernyataan penyidik, pelaku sudah mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan dengan korban. Karena kesulitandalam membuktikan tindak pidana pemerkosaan sebagai mana diatur dalam pasa 228 KUHP tersebut, penyidik menyiapkan pasal alternative yakni pasal 335 ayat (1) ke – 1.
Pasal ini nilai Erwin, tidak relevan dengan kasus pemerkosaan, tetapi menyangkut kejahatan terhadap kemerdekaan orang atau perbuatan yang tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Penggunaan pasal 335 Ayat (1) ke- 1 dan mengesampingkan pasal 285 ini, jelas tidak berlasan. Sebab saksi korban pada saat kejadian mengaku mengalami kekerasan. Bagian belakang kepala korban dipukul hingga pingsan.Keterangan korban, tersebut juga disampaikan pada saat pemeriksaan.
Hal ini juga lanjut Erwin, merupakan bentuk atau upaya untuk melindungi pelaku dari jeratan pemerkosaan. Untuk itu, LBH Buton Raya meminta kepada Kapolda Sulawesi Tenggara dan Mabes Polri untuk melakukan Supervisi atas penanganan kasus ini. Dan kepada Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan, agar melakukan monitoring yang sungguh-sungguh secara reguler.
Sementara itu Kasat Reskrim Polres Baubau AKP. Lerry Tutu, yang dihubungi via hand phone, untuk meminta tanggapannya atas pernayataan LBH Buton Raya tidak mau mengangkat telepon jurnalis Mataharinews.com. ( MA )

Sumber: http://www.mataharinews.com/hukum/pidana/1965-kapolres-buton-dituding-lindungi-anggotanya-pelaku-pemerkosaan.html