Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Resmi LBH Buton Raya | Bergandengan Tangan Menggapai Keadilan

Senin, 21 Juni 2010

Komnas HAM RI ke Buton

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Nurcholis, S.H, M.A melakukan kunjungan ke Kabupaten Buton terkait kasus penangkapan 19 orang warga Talaga dan Aktivis Mahasiswa dalam demonstrasi di depan PT. Arga Morini Indah pada tanggal 17 Mei 2010. Kunjungan Wakil Ketua Komnas HAM RI ini dalam dalam rangka melakukan monitoring atas adanya indikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini. Kunjungan yang dilakukan selama empat hari ini, 15 s.d 18 Juni 2010 mengagendakan beberapa hal, sebagai berikut :
1. Melakukan pertemuan dengan Tim Penasehat Hukum yang terdiri dari LBH Buton Raya, Walhi Sulawesi Tenggara, LBH Kendari.
2. Melakukan kunjungan langsung ke tempat terjadinya penangkapan (TKP) di Desa Wulu, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton
3. Bertemu dengan Muspida Kabupaten Buton
4. Melakukan pertemuan dengan Kapolres Bau-Bau
5. Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakat Klas II A Bau-Bau tempat para tersangka ditahan.

Bahwa seyogianya, Tim Komnas HAM akan bertemu dengan pihak perusahaan (PT. AMI, red), namun pimpinan perusahaan tersebut ternyata berdomisili di Jakarta, sehingga agenda pemeriksaan akan dilakukan pada hari senin (21/6) di Kantor Komnas HAM.

Hasil monitoring Komnas HAM tersebut selanjutnya akan melahirkan rekomendasi yang meliputi proses penegakan hukum yang fair serta proses penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan PT. AMI. Secara jelas, rekomendasi tersebut akan dibuat pasca pemeriksaan terhadap Pimpinan PT. AMI. Jadi kita tunggu saja.

Sabtu, 12 Juni 2010

Joint Letter

Joint Letter of The Immediate Release and Freedom of the 19 People Resisting Mining in Talaga Raya, Buton District, Southeast Sulawesi Provence, Indonesia

To:

The Honorable President of Republic Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
At: Istana Merdeka
Jalan Merdeka Barat Jakarta, Indonesia

The Honorable Nur AlamGovernor of South East Sulawesi Province
At: South East Sulawesi Governor Office
Kompleks Bumi Pradja Anduonouho, Kendari, Indonesia

The Honorable Brigjen Pol. Sukrawardi DahlanHead of South East Sulawesi Police
At: Headquarter of South East Sulawesi Police
Jl. DI Panjaitan, Kendari, Indoneisa

Dear Sir,

We are deeply concerned about the 19 community members of Talaga Raya that were arrested on Monday 17 May after protesting against PT. Arga Morini Indah’s nickle mine, and who have been detained for three weeks at the Police Office in Buton, South East Sulawesi, Indonesia.

They have been on a hunger strike since Saturday 29 May and two of them were taken to the public hospital in Palagimata, Bau-Bau City on Wednesday 2 June for treatment.

The PT. Arga Morini Indah (PT AMI) nickle mining operation has had devastating and negative impacts on the Telaga Raya community including: broken compensation agreements between the local land owners and PT. AMI; the control of local agriculture land by PT. AMI, local government and security forces; and damage to sea weed crops and fishing by toxic mine waste flowing into the sea from PT. AMI’s nickel mine.

We support the Talaga communities rights to self determination of natural reources management, land, living spaces and livelihoods and that this should be recognised.

Therefore, we demand:

1. The immediate release and freedom of all 19 community members arrested whilst protesting against the negative impacts of PT. Arga Morini Indah’s nickel mining operation on their lands;

2. The fulfillment of the Telaga Raya community’s demands that PT. Arga Morini Indah (PT AMI) fully compensate the community and rehabilitate the damaged sea weed crops and sea; and

3. For all investors and governments to recognise all people’s right to self determination of their natural resources, land, living spaces and livelihoods.

We look forward to your immediate action to release and set free all 19 Telaga Raya community members.

1. Anabela Lemos, Director JA! Justica Ambiental, Mozambique
2. Helen Wolfson, International Coordinator, Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland, UK
3. Syeda Rizwana Hasan, Chief Executive, Environmental Lawyers Association (BELA), Bangladesh
4. Damien Ase, Executive Director, Centre for Environmental Law and Community Rights, Papua New Guinea
5. S.M. Mohamed Idris, President, Consumers' Association of Penang & Friends of the Earth, Malaysia
6. Magda Stoczkiewicz, Director, Friends of the Earth Europe, Brussels
7. Natalie Lowrey, National Liaison Officer, Friends of the Earth, Australia
8. Reinford Mwangonde, Executive Director, Citizens for Justice/Friends of the Earth, Malawi
9. Prince Chima Williams, Head of Legal Resources/Democracy Outreach, Environmental Righats Action / Friends of the Earth, Nigeria
10. Noble Wdazah, Program Coordinator, Friends of the Earth, Ghana
11. Tiina Ahokas, Chairperson, Friends of the Earth, Finland
12. Judy Pasimio, Executive Director, Legal Rights and Natural Resources Centre, Philippines
13. Emmanuel Massawe, Executive Director, Lawyer's Environmental Action Team, Tanzania
14. Amehowolo Mensah, Mining, Oil & Gas Development Program Officer, Les Amis de la Terre-Togo, Togo
15. Martha Patricia Rincon, Head of Mining Program, Censat Aqua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia
16. Demetrio do Amaral de Carvalho, Executive Director, Haburas Foundation / Friends of the Earth Timor-Leste
17. Randy Helten, Representative Director, Friends of the Earth, Japan
18. Blanche Weber, Pr?sidente, Mouvement Ecologique asbl, Luxembourg
19. Liliane Spendeler, Environmental Director, Amigos de la Tierra Espa?a, Spain
20. Jongnam Kim, Secretary General, Korea Federation for Environmental Movements/Friends of the Earth South Korea, South Korea
21. Saeki Natsuko, Director, Network for Indonesian Democracy Japan, Japan
22. Berry Nahdian Forqan, Executive Director, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Indonesia


BACKGROUND

For the past three weeks nineteen community members from Talaga Raya have been detained at the Police Office in Buton, South East Sulawesi, Indonesia. They were arrested on Monday 17 May 2010 after protests were held against Arga Morini Indah’s (PT AMI) nickel mining operation. They are being accused of destroying mining facilities.

The nineteen arrestees have been on a hunger strike in police detention since Saturday 29 May. On Wednesday 6 June two of the protesters on the hunger strike were taken to the public hospital in Palagimata, Bau-Bau City and are undergoing treatment.

Community resistance against PT. AMI started in 2008. The PT. AMI mining zone consists of 1,900 hectares of which 1,000 hectares is owned by local people who use it for agriculture. This mining zone area is also the only clean source of water for the communities of Talaga Raya.

The protests that took place on 15-16 May were triggered by: broken compensation agreements between the local land owners and PT. AMI; the control of local agriculture land by PT. AMI, local government and security forces; damage to sea weed crops and fishing by mine waste flowing into the sea from PT. AMI’s nickel mine; and that the Talaga Raya community’s rights to self determination of natural reources management, land, living spaces and livelihoods has not been recognised.

Buton Raya Legal Aid Institute

Kronologi Penangkapan Masyarakat Talaga

Mereka yang ditangkap :

April (26), Agus Pranata (25), Dedi Ferianto (22), Rifalin Aprilian (21), Aludiman (30), Tambrin (34), Sariduddin (23), La Ode Sukman (31), Zulianto (26), Efendo A.S. (29), Supirman (19), Wa Ode Hanasia (40), Zaumi (28), Zaharuddin (37), La Jaenda (56), Alfir (23), Riston (23), Bardin (18), Nasrin (10).


Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, rekan-rekan aktivis dari LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) dan SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia) menyampaikan surat pemberitahuan unjuk rasa kepada Kapolres Bau-Bau dan telah dan telah dikonfirmasi oleh Kapolres Bau-Bau AKBP Jafriedi. Surat pemberitahuan dimaksud berisi penyampaikan unjuk rasa yang akan dilakukan pada tanggal 11 s.d 28 Mei 2010 atau selama 18 (delapan belas hari);

Bahwa pada tanggal 15 Mei, para aktivis dan warga Talaga, Kabupaten Buton memulai aksi unjuk rasa di depan kantor Opersional PT. Arga Morini Indah (pemegang kuasa pertambangan nikel di Talaga dengan luas 2.000 Ha) dengan jumlah peserta aksi mencapai seribu orang, tanggal 16 Mei diikuti diikuti oleh dua ribu orang dan tanggal 17 Mei berjumlah seratus orang. Aksi tersebut dilakukan siang dan malam hari di bawah penjagaan ketat aparat keamanan dari Polres Bau-Bau. Dengan tuntutan agar PT. Arga Morini Indah yang telah melakukan eksploitasi tambang Nikel di atas lahan kebun masyarakat seluas 1000 Ha, membayar ganti rugi atas tanah sebesar Rp. 5.000/M2 dan Tanaman sebesar Rp. 500.000/Pohon. Namun tuntutan warga tersebut tidak dipenuhi, sebab PT. AMI hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 2.500/M2 dan tanaman sebesar Rp. 500.000/Pohon. Disamping itu, 100 (seratus) orang warga (nelayan) juga menuntut ganti rugi atas kegagalan panen rumput laut yang mereka budidaya yang disebabkan oleh limbah pertambangan, serta realisasi dana Community Development yang dijanjikan oleh PT. Arga Morini Indah.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010, pukul 08.30, para aktivis dan warga yang berjumlah 13 (tiga belas) kemudian ditangkap dengan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/77/V/2010 yang ditanda tangani oleh Kasat Reksrim Polres Bau-Bau AKP Rofikoh Yunianto, SIK, dengan tuduhan pengrusakan fasilitas milik PT. AMI masing-masing Pemecahan Kaca Kantor, Kaca Pos Penjagaan dan Kaca Exavator, Menghalangi Kegiatan pertambangan. Selanjutnya ketiga belas orang tersebut di bawa ke Kota Bau-Bau dari Talaga dengan menggunakan speed boat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selama 24 jam di markas Polres Bau-Bau, selanjutnya para aktivis ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan langsung ditahan dengan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/64/V/2010 yang ditanda tangani oleh Kasat Reksrim Polres Bau-Bau AKP Rofikoh Yunianto, SIK. (Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan baru diperoleh LBH Buton Raya dari salah seorang aktivis atas nama Aludiman, sprint penangkapan dan penahanan yang lain sementara ditelusuri melalui keluarganya masing-masing).

Bahwa sampai saat ini, rekan-rekan aktivis dan menolak menandatangani surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan BAP.

Bahwa tanggal 18 Mei (malam hari), warga yang ditangkap bertambah 6 (enam) orang. Sehingga jumlah keseluruhan tahanan dan telah ditetapkan menjadi tersangka saat ini adalah 19 (Sembilan belas) orang. Adapun pasal yang disangkakan kepada mereka adalah Pasal 170 ayat (1) subs pasal 160 ayat (1) KUHP dan pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 12 ayat (1) UU No. 9 tentang penyampaian pendapat di muka umum.