Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Resmi LBH Buton Raya | Bergandengan Tangan Menggapai Keadilan

Senin, 18 Juni 2012

Siaran Pers: LBH Buton Raya Desak Polda Sultra Menangkap Gubernur Sulawesi Tenggara

Pulau Kabaena, yang kaya akan potensi sumber daya mineral, salah satunya nikel, hingga kini tidak membawa manfaat apapun bagi kesejahteraan masyarakat kabaena. Sumber daya alam yang ada di pulau Kabaena secara terus menerus dikeruk oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang diduga kuat dibekingi oleh penguasa setempat. Yang paling Nampak saat ini sejak masuknya perusahaan-perusahaan pertambangan di awal tahun 2007 sampai sekarang adalah kehancuran lingkungan secara massif, proses pemiskinan, hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat karena ketiadaan lahan pertanian yang telah dicaplok oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Dampak lingkungan yang meluas, dan hilangnya akses masyarakat atas mata pencaharian utama mereka, tidak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bombana, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terjadi justru pertengkaran antar pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diakibatkan oleh adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh eks PJ. Bupati Bombana dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dua perusahaan pertambangan yang beroperasi di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Pulau Kabaena dan terlibat pertengkaran secara hukum adalah PT. Prima Nusa Sentosa (PNS) dan PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB). Kasus ini diawali dengan terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 828 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah seluas 3.024 hektar di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana; Keputusan Gubernur Nomor: 815 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di lokasi yang sama dengan luas 3.084 hektar; Keputusan Gubernur Nomor: 435 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, seluas 3.084 hektar di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama, terdapat Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Prima Nusa Sentosa. Dengan terbitnya Keputusan Gubernur tersebut, maka secara otomatis terjadi tumpang tindih penguasaan wilayah pertambangan antara dua perusahaan tersebut. Akibat penerbitan IUP di atas IUP tersebut, PT. Prima Nusa Sentosa menggugat ketiga keputusan Gubernur tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kendari. Gugatan tersebut dimenangkan secara telak oleh PT. Prima Nusa Sentosa. Atas putusan ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan banding di PTUN Makassar. PTUN Makassar justru menguatkan putusan PTUN Kendari. PTUN Makassar menilai bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menerbitkan izin yang menjadi obyek sengketa, terbukti secara procedural formal dan substansi materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1603.K/40/M.EM/2003, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa proses hukum melalui PTUN memang masih berjalan, tapi pihak kepolisian maupun kejaksaan yang memiliki wewenang penyelidikan dan penyidikan tidak boleh tinggal diam. Proses hukum atas kasus ini seharusnya berjalan parallel, tidak boleh menunggu selesai yang satu dan urusan yang lain menyusul. Sebab, kasus pidana bisa saja berpendapat lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya mendesak kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Kepolisian Republik Indoensia, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar segera menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Eks PJ. Bupati Bombana atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan terhadap PT. Anugrah Harisma Barakah.

Sabtu, 09 Juni 2012

PANSUS TIRTA RIMBA DPRD KOTA BAUBAU, MANDEG

LBHBR News - Bahwa terkait konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat Wantiro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam/Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berikut kami sampaikan ringkasan peristiwanya sebelum sampai pada poin permohonan dukungan, yaitu: Bahwa Pada tahun 1935, Masyarakat Adat Wantiro diberikan lahan untuk bercocok tanam dan bermukim oleh Sultan Buton ke -37 yaitu Sultan Murhum. Kampung masyarakat adat tersebut kemudian dikenal dengan kampung Kokalukuna. Bahkan, Ketika Pemerintahan Kesultanan Buton masuk dalam NKRI pada tahun 1948, Kampung adat tersebut masih eksis. Bahwa pada tahun 1965,dimana Buton sudah menjadi Kabupaten dan berada di bawah kekuasaan Bupati, Masyarakat adat Wantiro diusir secara paksa dari dalam kawasan hutan Tirta Rimba. Pengusiran ini pun diakui oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam salah satu dokumen mereka tentang sejarah kawasan konservasi Tirta Rimba. Dengan sangat terpaksa, Masyarakat adat yang dipimpin oleh LA HAMU tersebut keluar dari kampung mereka dan kemudian bermukim di pinggir kawasan hutan. Menurut penuturan LA HAMU, jika mereka tidak meninggalkan kampung mereka pada waktu itu, maka akan dianggap melawan kehendak Pancasila dan dicap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Pasca kepindahan mereka, kebun-kebun maupun kuburan yang ada di kampung lama (kokalukuna) masih tetap dirawat. Bahwa pada tahun 1975, Dinas Kehutanan Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Survey dan Pemetaan secara sepihak tanpa melibatkan warga. Hasil survey dan pemetaan inilah yang menjadi latar belakang diterbitkannya Rekomendasi Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor: Pta.4/I/14 Tanggal 8 Desember 1976 agar kawasan Tirta Rimba ditunjuk sebagai kawasan wisata dengan luas 500 Ha. Dan berdasarkan Rekomendasi Gubernur tersebut, Menteri Pertanian Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 459/KPTS/UM/7/1978 Tanggal 24 Juli 1978 tentang Penunjukan Kawasan Tirta Rimba sebagai kawasan wisata alam. Bahwa selanjutnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 440/Kpts.11/1994 Tanggal 5 Oktober 1994 Tentang Penetapan Kawasan Tirta Rimba menjadi Taman Wisata Alam dengan luas 488 Ha. Semua proses ini, sangat mengabaikan keberadaan masyarakat adat Wantiro. Merekapun tetap berkebun, bahkan mulai membangun kembali rumah mereka pasca reformasi. Bahkan hingga terjadi pemekaran Kabupaten Buton dimana kawasan konservasi Tirta Rimba masuk dalam wilayah administrasi Kota Baubau. Bahwa pada tahun 2004, Masyarakat Adat Wantiro memperoleh Surat dari Walikota Baubau Nomor: 5525/1748 Tanggal 4 Oktober 2004 yang ditindaklanjuti dengan Surat Lurah Kadolomoko Nomor: 552.2/468 Perihal Perintah Pembongkaran Bangunan dan Pencabutan Tanaman milik warga. Atas surat perintah ini, Masyarakat adat melakukan perlawanan dan menolak untuk mentaatinya. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009 atau kurang lebih 5 tahun kemudian, Camat Kokalukuna Saudara Rahmat Tuta mengundang sebagian warga untuk menghadiri rapat pada tanggal 30 Mei 2009 untuk membahas peningkatan pengamanan kawasan wisata alam tirta rimba atas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun pada pihak yang diundang dalam rapat ini adalah Komandan Rayon Militer Wolio, Kapolsek Wolio, Lurah Kadolomoko, Lurah Waruruma, Kepala Resort KSDA Tirta Rimba da, Kota Baubau, Kepala Satuan Pengamanan Seksi Konservasi Wilayah I dan 14 orang perwakilan masyarakat adat. Rapat ini pada prinsipnya tidak melahirkan solusi yang menguntungkan masyarakat adat sehingga tidak melahirkan konsensus apapun. Bahwa selanjutnya Walikota Baubau Amirul Tamim kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 521/144/DPK/2011 Tanggal 19 Oktober 2011 tentang Tim Pembinaan dan Sosialisasi Pengeluaran Perambah di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Tirta Rimba. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2011 Sekretaris Daerah Kota Baubau mengadakan rapat dengan masyarakat adat di Aula Kodim 1413 Buton. Rapat yang dihadiri oleh 19 orang warga ini tidak melahirkan konsensus apapun. Dan warga pun merasa terintimidasi dengan pola yang dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau. Pasca Rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Baubau menerbitkan Surat dengan Nomor: 521/3136 Perihal Penyampaian Pengosongan Kawasan Konservasi TWA Tirta Rimba. Surat ini tidak ditaati oleh masyarakat adat. Akibat Proses intimidasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Baubau dan BKSDA yang melibatkan aparat militer dan kepolisian secara massif, LBH Buton Raya melakukan pertemuan dengan masyarakat adat Wantiro pada tanggal 28 November 2011, dalam pertemuan itu, masyarakat adat sepakat memberikan kuasa kepada LBH Buton Raya untuk melakukan pendampingan secara hukum. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2011, LBH Buton Raya bersama 105 orang perwakilan masyarakat adat melakukan dengar pendapat dengan DPRD Kota Baubau dan Pemerintah Kota Baubau terkait proses intimidasi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, BKSDA, Aparat militer dan Kepolisian. Dalam hearing yang berlangsung panas tersebut, masyarakat adat melalui LBH Buton Raya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Meminta dengan hormat kepada Pemerintah Kota Baubau dan BKSDA serta pihak lain yang selama ini terlibat dalam upaya untuk melakukan pembongkaran terhadap rumah maupun tanaman warga di dalam kawasan hutan tirta rimba, agar segera dihentikan dan selanjutnya menempuh cara-cara yang lebih manusiawi melalui dialog yang setara bersama warga untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama warga dan upaya untuk melestarikan kawasan hutan juga tetap terjaga; 2. Meminta dengan hormat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kota Baubau untuk menyampaikan surat permohonan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia agar meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 440/Kpts.11/1994 tentang penetapan kawasan hutan tirta rimba sebagai kawasan konservasi Taman Wisata Alam dengan alasan-alasan yang sudah dikemukakan pada ringkasan peristiwa di atas; 3. Meminta dengan hormat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau agar mendesak Walikota Baubau untuk segera mencabut Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor: 521/144/DPK/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Tim Pembinaan dan Sosialisasi Pengeluaran Perambah di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Tirta Rimba Kota Baubau yang selama ini dijadikan dasar untuk melakukan penggusuran terhadap warga. Pada tanggal 1 Desember 2012, Pansus Agraria DPRD Kota Baubau dengan jumlah anggota 11 orang terbentuk melalui sebuah rapat paripurna. Pansus ini akan bekerja menyelesaikan persoalan kawasan Tirta Rimba sesuai tuntutan masyarakat adat. Namun, hingga saat ini Pansus Agraria tersebut belum menunjukkan kinerja yang maksimal. LBH Buton Raya telah menyampaikan Surat pada tanggal 4 Juni 2012 agar Ketua DPRD Kota Baubau melakukan evaluasi atas kinerja Pansus dan secara sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan ini. Sementara itu, Masyarakat adat mulai gelisah karena semakin dekatnya musim tanam.