Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Resmi LBH Buton Raya | Bergandengan Tangan Menggapai Keadilan

Senin, 18 Juni 2012

Siaran Pers: LBH Buton Raya Desak Polda Sultra Menangkap Gubernur Sulawesi Tenggara

Pulau Kabaena, yang kaya akan potensi sumber daya mineral, salah satunya nikel, hingga kini tidak membawa manfaat apapun bagi kesejahteraan masyarakat kabaena. Sumber daya alam yang ada di pulau Kabaena secara terus menerus dikeruk oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang diduga kuat dibekingi oleh penguasa setempat. Yang paling Nampak saat ini sejak masuknya perusahaan-perusahaan pertambangan di awal tahun 2007 sampai sekarang adalah kehancuran lingkungan secara massif, proses pemiskinan, hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat karena ketiadaan lahan pertanian yang telah dicaplok oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Dampak lingkungan yang meluas, dan hilangnya akses masyarakat atas mata pencaharian utama mereka, tidak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bombana, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terjadi justru pertengkaran antar pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diakibatkan oleh adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh eks PJ. Bupati Bombana dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dua perusahaan pertambangan yang beroperasi di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Pulau Kabaena dan terlibat pertengkaran secara hukum adalah PT. Prima Nusa Sentosa (PNS) dan PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB). Kasus ini diawali dengan terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 828 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah seluas 3.024 hektar di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana; Keputusan Gubernur Nomor: 815 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah di lokasi yang sama dengan luas 3.084 hektar; Keputusan Gubernur Nomor: 435 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, seluas 3.084 hektar di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama, terdapat Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Prima Nusa Sentosa. Dengan terbitnya Keputusan Gubernur tersebut, maka secara otomatis terjadi tumpang tindih penguasaan wilayah pertambangan antara dua perusahaan tersebut. Akibat penerbitan IUP di atas IUP tersebut, PT. Prima Nusa Sentosa menggugat ketiga keputusan Gubernur tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Kendari. Gugatan tersebut dimenangkan secara telak oleh PT. Prima Nusa Sentosa. Atas putusan ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan banding di PTUN Makassar. PTUN Makassar justru menguatkan putusan PTUN Kendari. PTUN Makassar menilai bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menerbitkan izin yang menjadi obyek sengketa, terbukti secara procedural formal dan substansi materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor: 1603.K/40/M.EM/2003, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa proses hukum melalui PTUN memang masih berjalan, tapi pihak kepolisian maupun kejaksaan yang memiliki wewenang penyelidikan dan penyidikan tidak boleh tinggal diam. Proses hukum atas kasus ini seharusnya berjalan parallel, tidak boleh menunggu selesai yang satu dan urusan yang lain menyusul. Sebab, kasus pidana bisa saja berpendapat lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Lembaga Bantuan Hukum Buton Raya mendesak kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Kepala Kepolisian Republik Indoensia, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar segera menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Eks PJ. Bupati Bombana atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan terhadap PT. Anugrah Harisma Barakah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar