Laman
Selamat Datang
Selamat Datang di Blog Resmi LBH Buton Raya | Bergandengan Tangan Menggapai Keadilan
Jumat, 13 Mei 2011
Laporan Tahunan Amnesty International 2011 tentang Keadaan HAM di Indonesia
INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Negara dan Pemerintahan: Susilo Bambang Yudhoyono
Hukuman Mati: Masih dipertahankan
Populasi: 232,5 juta
Harapan hidup: 71,5 tahun
Mortalitas Balita (L/P): 37/27 per 1.000
Melek Aksara di kalangan Dewasa: 92 persen
Pasukan keamanan menyiksa dan memperlakukan para tahanan dengan buruk, serta menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa, yang terkadang menyebabkan kematian. Tidak ada mekanisme akuntabilitas yang memadai yang berlaku guna memastikan keadilan atau untuk bertindak sebagai penghalang yang efektif atas penyalahgunaan oleh polisi. Sistem pengadilan pidana tetap tidak mampu menyikapi impunitas (atau pembebasan dari sanksi hukum) untuk pelanggaran HAM yang terjadi sekarang ini dan di masa lalu. Pembatasan atas kebebasan berekspresi masih sangat parah di daerah-daerah seperti Papua dan Maluku. Kelompok minoritas agama dan kelompok lesbian, gay, biseksual serta transgender menghadapi serangan-serangan dengan kekerasan dan diskriminasi. Rasio mortalitas ibu tetap masih termasuk yang tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Tidak ada eksekusi hukuman mati selama tahun ini.
Penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya
Pasukan keamanan menyiksa dan selain itu memperlakukan dengan buruk para tahanan, terutama para tersangka kriminal dari komunitas miskin dan termarginalisasi, serta mereka yang dicurigai melakukan kegiatan pro-kemerdekaan di Provinsi Papua dan Maluku. Mekanisme akuntabilitas yang dipakai untuk menangani kekerasan masih tidak memadai.
Dua video yang muncul tahun ini memperlihatkan para anggota kepolisian dan militer menyiksa serta mempelakukan dengan buruk para lelaki Papua. Video yang pertama memperlihatkan Yawan Wayeni, seorang aktivis politik Papua, sesaat sebelum kematiannya di bulan Agustus 2009. Meskipun mengalami luka-luka parah di perut, dia tidak diizinkan mendapatkan bantuan medis oleh polisi yang menuduhnya melakukan pemberontakan. Sebelumnya Yawan ditangkap oleh anggota Brimob Polda Papua di rumahnya di Pulau Yapen, Papua. Video kedua yang diterbitkan secara online pada bulan Oktober memperlihatkan orang Papua ditendangi dan dianiaya secara fisik oleh para anggota militer Indonesia, serta dua lelaki Papua disiksa selama dilakukan interogasi. Pejabat Indonesia telah mengonfirmasi keaslian kedua video tersebut.
Yusuf Sapakoly, 52 tahun, meninggal karena gagal ginjal di sebuah rumah sakit di Ambon, Provinsi Maluku, setelah ditolak mendapatkan akses terhadap bantuan medis yang memadai oleh petugas berwenang penjara. Ayah empat anak itu ditangkap tahun 2007 karena membantu sebuah kelompok aktivis politik yang menjalankan kegiatan dengan damai untuk membentangkan bendera “Benang Raja”, lambang kemerdekaan Maluku Selatan, di hadapan Presiden Indonesia. Yusuf Sapakoly memerlukan pencucian darah sebagai perawatan gagal ginjalnya, namun secara terus-menerus tidak diperbolehkan oleh pihak otoritas Lembaga Pemasyarakatan Nania. Yusuf mengatakan dia juga tidak mendapatkan perawatan memadai untuk cedera di bagian rusuk yang dideritanya selama di penjara.
Penggunaan Kekuatan Berlebihan
Polisi menggunakan kekuatan berlebihan selama saat penangkapan dan penanggulangan demonstrasi, yang terkadang sampai membunuh orang.
Pada bulan Agustus, polisi melepas tembakan kepada para pengunjuk rasa, dengan membunuh tujuh orang dan melukai 20 orang lainnya, di Polsek Biau, Provinsi Sulawesi Tengah. Para pemrotes mendatangi kantor polisi, menyerang para petugas polisi dan membakar sepeda motor yang diparkir di depan kantor itu, sebagai tanggapan atas meninggalnya Kasmir Timumun di tahanan polisi sektor (Polsek) Biau. Beberapa petugas polisi mengalami luka-luka dalam insiden itu. Menurut narasumber setempat, Kasmir Timumum, 19 tahun, ditemukan tewas tergantung di selnya pada tanggal 30 Agustus setelah ditahan karena dituduh mengebut dan melukai seorang petugas polisi. Polisi mengklaim bahwa Kasmir melakukan bunuh diri, tetapi ada dugaan dari keluarga akan adanya tanda-tanda penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya termasuk luka-luka di bagian tubuhnya dan leher. Keluarganya tidak diperbolehkan melihat laporan autopsinya.
Selain itu terdapat kekhawatiran bahwa operasi-operasi pemberantasan terorisme oleh polisi yang menyebabkan meninggalnya paling tidak 24 orang tersangka tidak memenuhi standar nasional maupun internasional mengenai penggunaan kekuatan.
Kebebasan berekspresi
Kebebasan berekspresi masih terus ditekan dalam sejumlah kasus, dengan adanya pembela HAM, wartawan dan pegiat lainnya yang diintimidasi, diganggu dan terkadang dibunuh.
Pada bulan Juli, Tama Satya Langkun, seorang aktivis antikorupsi yang berbasis di Jakarta, dipukuli sampai babak belur oleh orang-orang tak dikenal dalam sebuah usaha untuk membungkamnya. Pada bulan yang sama, Ardiansyah Matra, wartawan yang bertugas meliput soal korupsi dan penebangan pohon ilegal di Papua, ditemukan tewas di provinsi itu.
Sekurang-kurangnya 100 orang aktivis politik dipenjarakan karena mengekspresikan pandangan mereka dengan cara damai di wilayah yang berusaha mendapatkan kemerdekaan seperti Maluku dan Papua.
‘Tahanan hati nurani’ (Prisoner of Conscience) Yusak Pakage, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, dibebaskan pada bulan Juli setelah adanya Keputusan Presiden. Namun, Filep Karma yang ditangkap pada waktu yang sama dan dihukum 15 tahun penjara, tetap berada dalam tahanan. Kedua lelaki tersebut didakwa tahun 2005 karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora”.
Bulan Agustus, 23 orang ditangkap di Provinsi Maluku karena melakukan kegiatan politik secara damai. Pada akhir tahun, 21 orang masih ditahan. Mereka diancam dituntut melakukan makar yang bisa dikenai hukuman seumur hidup.
Diskriminasi
Kelompok minoritas keagamaan dan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menghadapi serangan dengan kekerasan dan diskriminasi. Polisi tidak mampu melakukan tindakan yang memadai guna menjamin keamanan mereka. Sebuah konferensi regional LGBT yang seharusnya dilangsungkan di Surabaya terpaksa dibatalkan karena adanya ancaman pembalasan dengan kekerasan oleh kelompok Islam radikal. Komunitas Ahmadiyya menjadi target pelanggaran dan diskriminasi, Pada bulan Agustus, Kementerian Agama menyerukan agar komunitas Ahmadiyya dibubarkan. Diperkirakan sekitar 90 warga Ahmadiyya terusir tahun 2006 setelah rumah-rumah mereka dibakar dan mereka masih tetap tinggal di penampungan sementara di Mataram, Lombok. Sekurang-kurangnya 30 gereja diserang atau dipaksa untuk ditutup tahun ini. Pada bulan April, Mahkamah Konstitusi mempertahankan peraturan perundangan yang mengkriminalkan penodaan agama. Setidaknya 14 orang dipenjarakan dengan dakwaan penodaan agama pada akhir tahun.
Hak-hak seksual dan reproduktif
Undang-undang yang membatasi hak-hak seksual dan reproduktif menghalangi usaha-usaha pemerintah untuk menangani mortalitas ibu. Undang-undang yang mendukung peran stereotip gender termasuk di dalamnya, khususnya yang berhubungan dengan pernikahan dan pengandungan anak, serta undang-undang yang memidanakan sejumlah jenis hubungan seks konsensual dan ketentuan-ketentuan informasi mengenai seksualitas dan reproduksi. Sejumlah undang-undang dan kebijakan melarang perempuan dan gadis yang tidak menikah untuk mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan reproduktif. Perempuan dan gadis yang sudah menikah juga tidak bisa mendapatkan sejumlah layanan kesehatan reproduktif tertentu tanpa persetujuan suami mereka. Aborsi dikriminalkan dalam semua kasus kecuali jika kesehatan ibu atau janin terancam bahaya, atau dalam kasus korban pemerkosaan.
Perempuan dan gadis berisiko mengalami kehamilan yang tak diinginkan, yang membuat mereka mudah mengalami serentang masalah kesehatan dan pelanggaran HAM, termasuk pemaksaan untuk menikah pada usia dini atau harus keluar dari sekolah. Sejumlah dari mereka berpaling pada aborsi, yang sering kali dilakukan dalam kondisi yang tidak aman.
Menurut angka resmi pemerintah, aborsi tidak aman bertanggung jawab atas antara lima sampai 11 persen kematian ibu di Indonesia. Rasio mortalitas ibu tetap paling tinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik, dengan perkiraan 228 kematian ibu per 100.000 bayi lahir yang hidup.
Pekerja rumah tangga
Pekerja rumah tangga (PRT) – yang diperkirakan mencapai 2,6 juta orang – yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan gadis, tidak diperbolehkan mendapat serentang perlindungan sah secara penuh seperti yang diberikan kepada pekerja lainnya menurut UU Ketenagakerjaan. Rancangan undang-undang mengenai pekerja rumah tangga sudah diperdebatkan di Komisi Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Urusan Kependudukan dan Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, undang-undang itu sampai akhir tahun masih belum disahkan.
Bulan Desember 2009, Lenny, seorang gadis 14 tahun dari Jawa, ditipu sebuah agen perekrutan yang bukannya membawanya untuk dipekerjakan sebagai PRT, malah membawa Lenny ke rumahnya dan “menjual” Lenny ke seorang majikan baru dengan harga Rp 100.000 (US$11). Lenny dibius dan dibawa pindah ratusan kilometer ke Aceh. Di sana Lenny bekerja dari pukul 4 pagi sampai 11 malam setiap hari untuk tiga bulan, tanpa dibayar. Selama masa itu, dia menderita berbagai bentuk penganiayaan fisik dan psikologis. Lenny akhirnya bisa melarikan diri pada bulan Februari dan mengajukan tuntutan melawan majikannya pada bulan yang sama. Kasus ini masih berlangsung pada akhir tahun.
Impunitas
Impunitas untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu di Aceh, Papua, Timor-Leste dan tempat lainnya masih terus berlanjut. Pemerintah masih mempromosikan rekonsiliasi dengan Timor-Leste tanpa memberikan keadilan atas kejahatan yang dilakukan selama masa pendudukan Indonesia di Timor Timur (1975-1999). Sebagian besar pelanggaran HAM di masa lalu terhadap para pembela HAM, termasuk penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan secara paksa, tetap belum terselesaikan dan mereka yang bertanggung jawab belum dihadapkan ke pengadilan. Pada bulan September, pemerintah menandatangani Konvensi Internasional menentang penghilangan secara paksa.
Tahun 2009, DPR merekomendasikan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc guna mengadili mereka yang bertanggung jawab atas penghilangan secara paksa pada kurun waktu 1997-1998. Akan tetapi, pemerintah belum melaksanakan rekomendasi-rekomendasi pada akhir tahun.
Meskipun dua orang sudah didakwa terlibat dalam pembunuhan tahun 2004 atas seorang aktivis terkemuka Munir Said Thalib (dikenal dengan nama Munir), masih ada tuduhan yang bisa dipercaya bahwa mereka yang bertanggung jawab memerintahkan pembunuhannya masih bebas berkeliaran.
Hukuman mati
Tidak ada pelaksanaan hukuman mati yang dilaporkan. Namun paling tidak 120 orang masih berada di bawah hukuman mati.
Kunjungan/laporan Amnesty International
Delegasi Amnesty International mengunjungi Indonesia di bulan Februari, Maret, Oktober dan November.
Displaced and forgotten: Ahmadiyya in Indonesia (ASA 21/006/2010)
Indonesia: Tak Ada Pilihan – Rintangan atas Kesehatan Reproduktif (ASA 21/013/2010)
(Kutipan dari Laporan Tahunan Amnesty International 2011)
Jumat, 06 Mei 2011
EKSPLOITASI NIKEL DI KOTA BAUBAU, WUJUD KEBERPIHAKAN TERHADAP PERBAIKAN IKLIM GLOBAL?
Berita LBHBR,
Pengelolaan tambang nikel di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara akan segera dilakukan menyusul keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kota Baubau dengan No. 545/76a/ASDA/2009 atas nama PT. Bumi Inti Sulawesi (BIS) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau sampai tahun 2029. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syaifuddin Azis, Kepala Dinas Pertambangan Kota Baubau (8/4). Luas lahan eksploitasi ini mencapai 1.796 Hektar yang berada di dalam kawasan hutan produksi yang akan dibagi menjadi delapan blok penambangan dimana masing-masing blog memiliki kadar nikel antara 1,2 hingga 1,96 persen dengan cadangan nikel yang diperkirakan mencapai 1.950.000 ton.
Sebelumnya, PT. Bumi Inti Sulawesi telah mengantongi izin eksplorasi sejak tahun 2007 dan berakhir pada tanggal 23 Mei 2009. Saat ini, PT. BIS sedang melakukan perintisan jalan yang melewati kawasan hutan sepanjang 29 Km meski belum ada izin pinjam pakai dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Penerbitan izin eksploitasi ini tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD Kota Baubau sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Monianse (Anggota DPRD dari Fraksi PDIP).
Untuk diketahui, kawasan pertambangan nikel ini berada di bagian timur hutan lindung Kota Baubau dan berdekatan dengan Kawasan konservasi Air Terjun Tirta Rimba. Jika pertambangan ini dilakukan, bukan saja flora dan fauna yang akan punah, tetapi akan mengancam keberadaan hutan lindung yang selama ini merupakan sumber mata air bersih yang dikonsumsi masyarakat Kota Baubau. Masyarakat Kota Baubau tidak akan diuntungkan sedikitpun dari proses penghancuran hutan ini, selain bencana banjir dan kekurangan air bersih yang saban tahun telah menjadi teman sejati masyarakat Kota kecil ini.
Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Tim dari Divisi Tanah dan Lingkungan LBH Buton Raya, ditemukan sekitar tujuh anak sungai yang telah tertutup akibat proses eksplorasi dan perintisan jalan tambang yang dilakukan oleh PT. BIS.
Penghancuran hutan, mata air, binatang langka dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat, apakah merupakan wujud keberpihakan pemerintah kita dalam rangka perbaikan iklim global?
Pengelolaan tambang nikel di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara akan segera dilakukan menyusul keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kota Baubau dengan No. 545/76a/ASDA/2009 atas nama PT. Bumi Inti Sulawesi (BIS) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau sampai tahun 2029. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syaifuddin Azis, Kepala Dinas Pertambangan Kota Baubau (8/4). Luas lahan eksploitasi ini mencapai 1.796 Hektar yang berada di dalam kawasan hutan produksi yang akan dibagi menjadi delapan blok penambangan dimana masing-masing blog memiliki kadar nikel antara 1,2 hingga 1,96 persen dengan cadangan nikel yang diperkirakan mencapai 1.950.000 ton.
Sebelumnya, PT. Bumi Inti Sulawesi telah mengantongi izin eksplorasi sejak tahun 2007 dan berakhir pada tanggal 23 Mei 2009. Saat ini, PT. BIS sedang melakukan perintisan jalan yang melewati kawasan hutan sepanjang 29 Km meski belum ada izin pinjam pakai dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Penerbitan izin eksploitasi ini tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD Kota Baubau sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Monianse (Anggota DPRD dari Fraksi PDIP).
Untuk diketahui, kawasan pertambangan nikel ini berada di bagian timur hutan lindung Kota Baubau dan berdekatan dengan Kawasan konservasi Air Terjun Tirta Rimba. Jika pertambangan ini dilakukan, bukan saja flora dan fauna yang akan punah, tetapi akan mengancam keberadaan hutan lindung yang selama ini merupakan sumber mata air bersih yang dikonsumsi masyarakat Kota Baubau. Masyarakat Kota Baubau tidak akan diuntungkan sedikitpun dari proses penghancuran hutan ini, selain bencana banjir dan kekurangan air bersih yang saban tahun telah menjadi teman sejati masyarakat Kota kecil ini.
Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Tim dari Divisi Tanah dan Lingkungan LBH Buton Raya, ditemukan sekitar tujuh anak sungai yang telah tertutup akibat proses eksplorasi dan perintisan jalan tambang yang dilakukan oleh PT. BIS.
Penghancuran hutan, mata air, binatang langka dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat, apakah merupakan wujud keberpihakan pemerintah kita dalam rangka perbaikan iklim global?
MAKLUMAT KEADAAN DARURAT ATAS RUANG HIDUP RAKYAT !! WILAYAH PERTAMBANGAN YANG SEDANG DIRENCANAKAN PEMERINTAH ADALAH ILEGAL !!
Berita LBHBR,
Pembahasan Wilayah Pertambangan oleh DPR dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral adalah illegal dan melanggar UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pasal 10 UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), butir (a) dan (b): menyatakan:
Penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana… dilaksanakan:
a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan;
Sedangkan proses pembuatan Wilayah Pertambangan yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat. Hal tersebut terjadi di semua daerah dan provinsi di Indonesia.
Telah terjadi banyak konflik antara masyarakat dan wilayah pertambangan. Pada bulan Februari 2011 ini saja, telah terjadi konflik luas melibatkan ribuan masyarakat di Manggamat-Kabupaten Aceh Selatan, Weda-Kabupaten Halmahera Tengah, serta di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Parado, Provinsi NTB.
TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menyatakan bahwa arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam, diantaranya, harus menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip, diantaranya adalah mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat.
Proses penetapan Wilayah Pertambangan yang sedang dilaksanakan sangat jauh berbeda. Bahkan bertentangan dengan arah yang digariskan oleh TAP MPR No IX Tahun 2001 tersebut.
Dalam penyusunan rencana Wilayah Pertambangan ini, Kementerian ESDM hanya melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Gubernur, Bupati/Walikota.
Sementera partisipasi rakyat, khususnya rakyat yang berpotensi terdampak negatif tidak diberikan ruang/wadah.
Industri pertambangan memiliki dampak negatif yang luas dan besar terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, sehingga perlu partisipasi masyarakat yang optimal dalam rencana pembuatan pembuatan Wilayah Pertambangan. Sudah terlalu banyak dan luas ruang hidup rakyat dijadikan secara sepihak menjadi wilayah pertambangan, seperti tempat pembuangan limbah tambang 291.000 ton per hari oleh PT.Freeport ke areal sungai, 110.000 ton per hari ke teluk oleh Newmont, kerusakan lingkungan di Bangka, Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Halmahera, Pesisir Selatan Pulau Jawa, Pesisir Barat Sumatera dan ancaman tambang atas ruang hidup yang saat ini banyak terjadi.
Karena itu kami menyampaikan veto rakyat :
1. Menolak rencana Wilayah Pertambangan yang sedang disusun oleh Pemerintah Pusat ( Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
2. Mendesak DPR agar segera memanggil Kementrian ESDM demi membatalkan penetapan wilayah pertambangan yang dibuat tanpa pasrtisipasi rakyat.
Bila Menteri ESDM menolak membatalkan wilayah pertambangan tersebut agar DPR mendesak penggantian Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral dengan individu yang menempatkan kepastian keselamatan ruang hidup rakyat di atas kepastian investasi tambang.
3. Agar DPR mendesak Pemerintah membatalkan semua kontrak dan perijinan tambang yang telah mengganggu daya dukung lingkungan dan melakukan kriminalisai terhadap rakyat.
4. Melawan keras dan menolak ruang hidup kami dimasukkan secara sepihak oleh Pemerintah menjadi Wilayah Pertambangan.
Kami menyerukan kepada semua rakyat khususnya yang terancam oleh wilayah pertambangan agar melakukan semua usaha agar hak rakyat atas ruang hidup yang sehat diakui oleh pemerintah dan tidak secara sepihak menjadikannya menjadi Wilayah Pertambangan.
Upaya tersebut bisa dilakukan dengan rapat besar penolakan wilayah tambang, demonstrasi, mendatangi kantor pmerintah/bupati/gubernur, istighosah, menyebarluaskan maklumat ini, dan lain-lain.
Waspada atas Ruang Hidup Kita Dijadikan Sepihak Menjadi Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah!!
Maklumat ini dikeluarkan oleh:
Dewan Revolusi Ekologis Indonesia
Yang terdiri dari
Region Barat
Ikatan Keluarga Pelajar Belitung
Komunitas peduli Linglungan Seluma (KMPL) Bengkulu
Forum Masyarakat Peduli Lingkungan ( FMPLIT) Ilir Talo Bengkulu
Forum Komunikasi Maje (FKM) Kaur, Bengkulu
Forum Silaturahmi Masyarakat Wotgalih (FOSWOT), Lumajang
Region Tengah - Region Timur
Forum Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tenggara
Masyarakat Talaga, Sulawesi Tenggara
Masyarakat Kabaena, Sulawesi Tenggara
Masyrakat Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara
Region Nusantara
Sarekat Hijau Indonesia (SHI)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Pembahasan Wilayah Pertambangan oleh DPR dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral adalah illegal dan melanggar UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pasal 10 UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), butir (a) dan (b): menyatakan:
Penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana… dilaksanakan:
a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan;
Sedangkan proses pembuatan Wilayah Pertambangan yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat. Hal tersebut terjadi di semua daerah dan provinsi di Indonesia.
Telah terjadi banyak konflik antara masyarakat dan wilayah pertambangan. Pada bulan Februari 2011 ini saja, telah terjadi konflik luas melibatkan ribuan masyarakat di Manggamat-Kabupaten Aceh Selatan, Weda-Kabupaten Halmahera Tengah, serta di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Parado, Provinsi NTB.
TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menyatakan bahwa arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam, diantaranya, harus menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip, diantaranya adalah mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat.
Proses penetapan Wilayah Pertambangan yang sedang dilaksanakan sangat jauh berbeda. Bahkan bertentangan dengan arah yang digariskan oleh TAP MPR No IX Tahun 2001 tersebut.
Dalam penyusunan rencana Wilayah Pertambangan ini, Kementerian ESDM hanya melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Gubernur, Bupati/Walikota.
Sementera partisipasi rakyat, khususnya rakyat yang berpotensi terdampak negatif tidak diberikan ruang/wadah.
Industri pertambangan memiliki dampak negatif yang luas dan besar terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, sehingga perlu partisipasi masyarakat yang optimal dalam rencana pembuatan pembuatan Wilayah Pertambangan. Sudah terlalu banyak dan luas ruang hidup rakyat dijadikan secara sepihak menjadi wilayah pertambangan, seperti tempat pembuangan limbah tambang 291.000 ton per hari oleh PT.Freeport ke areal sungai, 110.000 ton per hari ke teluk oleh Newmont, kerusakan lingkungan di Bangka, Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Halmahera, Pesisir Selatan Pulau Jawa, Pesisir Barat Sumatera dan ancaman tambang atas ruang hidup yang saat ini banyak terjadi.
Karena itu kami menyampaikan veto rakyat :
1. Menolak rencana Wilayah Pertambangan yang sedang disusun oleh Pemerintah Pusat ( Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
2. Mendesak DPR agar segera memanggil Kementrian ESDM demi membatalkan penetapan wilayah pertambangan yang dibuat tanpa pasrtisipasi rakyat.
Bila Menteri ESDM menolak membatalkan wilayah pertambangan tersebut agar DPR mendesak penggantian Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral dengan individu yang menempatkan kepastian keselamatan ruang hidup rakyat di atas kepastian investasi tambang.
3. Agar DPR mendesak Pemerintah membatalkan semua kontrak dan perijinan tambang yang telah mengganggu daya dukung lingkungan dan melakukan kriminalisai terhadap rakyat.
4. Melawan keras dan menolak ruang hidup kami dimasukkan secara sepihak oleh Pemerintah menjadi Wilayah Pertambangan.
Kami menyerukan kepada semua rakyat khususnya yang terancam oleh wilayah pertambangan agar melakukan semua usaha agar hak rakyat atas ruang hidup yang sehat diakui oleh pemerintah dan tidak secara sepihak menjadikannya menjadi Wilayah Pertambangan.
Upaya tersebut bisa dilakukan dengan rapat besar penolakan wilayah tambang, demonstrasi, mendatangi kantor pmerintah/bupati/gubernur, istighosah, menyebarluaskan maklumat ini, dan lain-lain.
Waspada atas Ruang Hidup Kita Dijadikan Sepihak Menjadi Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah!!
Maklumat ini dikeluarkan oleh:
Dewan Revolusi Ekologis Indonesia
Yang terdiri dari
Region Barat
Ikatan Keluarga Pelajar Belitung
Komunitas peduli Linglungan Seluma (KMPL) Bengkulu
Forum Masyarakat Peduli Lingkungan ( FMPLIT) Ilir Talo Bengkulu
Forum Komunikasi Maje (FKM) Kaur, Bengkulu
Forum Silaturahmi Masyarakat Wotgalih (FOSWOT), Lumajang
Region Tengah - Region Timur
Forum Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tenggara
Masyarakat Talaga, Sulawesi Tenggara
Masyarakat Kabaena, Sulawesi Tenggara
Masyrakat Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara
Region Nusantara
Sarekat Hijau Indonesia (SHI)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DI ASEAN HARUS MENEKANKAN DIMENSI “TANGGUNGJAWAB”, SERU MASYARAKAT SIPIL DAN PARA AHLI DI ASEAN
Berita LBHBR,
Tanggal 2 May, 2011: Ribuan komunitas di penjuru ASEAN hidup dalam ancaman yang serius karena perilaku perusahaan yang tidak bertanggungjawab terus berlanjut. Negara turut terlibat baik dalam keikutsertaannya dalam proyek-proyek yang merusak maupun karena sikapnya yang apatis terhadap ancaman ini.
Masyarakat dari komunitas yang terkena dampak di Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia and Thailand membagi pengalaman mereka dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius seperti pembunuhan, kerja paksa dan penggusuran yang terjadi karena berbagai proyek yang dijalankan oleh perusahaan dalam dan luar negeri. Pengalaman ini diceritakan pada acara Kesaksian Publik tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan ASEAN di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta pada hari ini.
Acara ini diselenggarakan oleh masyarakat sipil dari kawasan Asia Tengggara dalam rangka ASEAN Summit minggu depan. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah salah salah satu studi tematik yang akan dilakukan oleh Komisi Ham ASEAN (The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/ AICHR).
Lebih dari 130 orang anggota gerakan masyarakat sipil dari berbagai negara ASEAN terkejut ketika mempelajari berbagai kondisi kesehatan yang serius dan hilangnya sumber kehidipan yang dialami oleh banyak keluarga akibat proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan dari dalam dan luar wilayah ASEAN. Para peserta pertemuan ini terkesima ketika melihat pengalaman komunitas yang terkena dampak dalam mencari keadilan dan perlindungan melalui pengadilan dan cara lainnya diabaikan.
Saksi yang hadir berasal dari berbagai komunitas terkena dampak dari Xayaburi Dam di Sungai Mekong, Proyek Shwe Gas di Burma, Perkebunan Gula Koh Kong di Cambodia, Proyek Rare Earth di Kuantan dan Pabrik Asahi Kosei di Kuala Lumpur – Malaysia. Saksi dari Indonesia juga menghadirkan seorang remaja yang menceritakan tragedy proyek Lapindo dan kelompok petani yang terkena dampak proyek pertambangan di Maluku dan Sulawesi.
Seorang anggota parlemen Malaysia, Fuziah Salleh berbicara tentang Kuantan Rare Earth Refinary Plan Project (LAMP), menunjukkan bahwa berbagai proyek yang merusak tidak dapat dibenarkan secara ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa Proyek Rare Earth yang telah menyebabkan dampak kesehatan dalam jangka panjang, dan juga dampak kerusakan lingkungan, ternyata hanya menciptakan 350 lapangan pekerjaan sementara meningkatkan pendapatan perusahaan hingga berjuta-juta dollar yang juga menikmati “keringanan pajak” selama 12 tahun.
Panel para ahli yang mendengarkan kesaksian ini menekankan bahwa ASEAN memiliki tanggungjawab untuk menghidupkan komitmen yang telah dibuat ASEAN dalam Piagam ASEAN dan perjanjian HAM lainnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan menjamin pembangunan berkelanjutan.
Para ahli mendesak ASEAN dan Komisi HAM ASEAN (AICHR) untuk secara cepat menyikapi persoalan yang diangkat oleh warga mereka akibat dari ketidakbertanggungjawaban perusaaan, dan menjamin bahwa Asas Hukum ditegakkan dan diutamakan ketika menghadapi kasus-kasus ini. Anggota panel yang hadir adalah Nurkholis (Wakil Ketua Komnasham), Rinno Arna (Pengacara dari Indonesia yang ahli di bidang keadilan sosial dan hak anak), Pengacara Joselito Calivoso (ahli hukum tentang CSR dan masyarakat pedesaan), serta Jerald Joseph (Direktur Eksekutif Dignity Internation).
Tanggal 2 May, 2011: Ribuan komunitas di penjuru ASEAN hidup dalam ancaman yang serius karena perilaku perusahaan yang tidak bertanggungjawab terus berlanjut. Negara turut terlibat baik dalam keikutsertaannya dalam proyek-proyek yang merusak maupun karena sikapnya yang apatis terhadap ancaman ini.
Masyarakat dari komunitas yang terkena dampak di Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia and Thailand membagi pengalaman mereka dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius seperti pembunuhan, kerja paksa dan penggusuran yang terjadi karena berbagai proyek yang dijalankan oleh perusahaan dalam dan luar negeri. Pengalaman ini diceritakan pada acara Kesaksian Publik tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan ASEAN di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta pada hari ini.
Acara ini diselenggarakan oleh masyarakat sipil dari kawasan Asia Tengggara dalam rangka ASEAN Summit minggu depan. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah salah salah satu studi tematik yang akan dilakukan oleh Komisi Ham ASEAN (The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/ AICHR).
Lebih dari 130 orang anggota gerakan masyarakat sipil dari berbagai negara ASEAN terkejut ketika mempelajari berbagai kondisi kesehatan yang serius dan hilangnya sumber kehidipan yang dialami oleh banyak keluarga akibat proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan dari dalam dan luar wilayah ASEAN. Para peserta pertemuan ini terkesima ketika melihat pengalaman komunitas yang terkena dampak dalam mencari keadilan dan perlindungan melalui pengadilan dan cara lainnya diabaikan.
Saksi yang hadir berasal dari berbagai komunitas terkena dampak dari Xayaburi Dam di Sungai Mekong, Proyek Shwe Gas di Burma, Perkebunan Gula Koh Kong di Cambodia, Proyek Rare Earth di Kuantan dan Pabrik Asahi Kosei di Kuala Lumpur – Malaysia. Saksi dari Indonesia juga menghadirkan seorang remaja yang menceritakan tragedy proyek Lapindo dan kelompok petani yang terkena dampak proyek pertambangan di Maluku dan Sulawesi.
Seorang anggota parlemen Malaysia, Fuziah Salleh berbicara tentang Kuantan Rare Earth Refinary Plan Project (LAMP), menunjukkan bahwa berbagai proyek yang merusak tidak dapat dibenarkan secara ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa Proyek Rare Earth yang telah menyebabkan dampak kesehatan dalam jangka panjang, dan juga dampak kerusakan lingkungan, ternyata hanya menciptakan 350 lapangan pekerjaan sementara meningkatkan pendapatan perusahaan hingga berjuta-juta dollar yang juga menikmati “keringanan pajak” selama 12 tahun.
Panel para ahli yang mendengarkan kesaksian ini menekankan bahwa ASEAN memiliki tanggungjawab untuk menghidupkan komitmen yang telah dibuat ASEAN dalam Piagam ASEAN dan perjanjian HAM lainnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan menjamin pembangunan berkelanjutan.
Para ahli mendesak ASEAN dan Komisi HAM ASEAN (AICHR) untuk secara cepat menyikapi persoalan yang diangkat oleh warga mereka akibat dari ketidakbertanggungjawaban perusaaan, dan menjamin bahwa Asas Hukum ditegakkan dan diutamakan ketika menghadapi kasus-kasus ini. Anggota panel yang hadir adalah Nurkholis (Wakil Ketua Komnasham), Rinno Arna (Pengacara dari Indonesia yang ahli di bidang keadilan sosial dan hak anak), Pengacara Joselito Calivoso (ahli hukum tentang CSR dan masyarakat pedesaan), serta Jerald Joseph (Direktur Eksekutif Dignity Internation).
Langganan:
Postingan (Atom)
