Berita LBHBR,
Pengelolaan tambang nikel di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara akan segera dilakukan menyusul keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Kota Baubau dengan No. 545/76a/ASDA/2009 atas nama PT. Bumi Inti Sulawesi (BIS) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau sampai tahun 2029. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syaifuddin Azis, Kepala Dinas Pertambangan Kota Baubau (8/4). Luas lahan eksploitasi ini mencapai 1.796 Hektar yang berada di dalam kawasan hutan produksi yang akan dibagi menjadi delapan blok penambangan dimana masing-masing blog memiliki kadar nikel antara 1,2 hingga 1,96 persen dengan cadangan nikel yang diperkirakan mencapai 1.950.000 ton.
Sebelumnya, PT. Bumi Inti Sulawesi telah mengantongi izin eksplorasi sejak tahun 2007 dan berakhir pada tanggal 23 Mei 2009. Saat ini, PT. BIS sedang melakukan perintisan jalan yang melewati kawasan hutan sepanjang 29 Km meski belum ada izin pinjam pakai dari Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Penerbitan izin eksploitasi ini tidak pernah dikoordinasikan dengan DPRD Kota Baubau sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Monianse (Anggota DPRD dari Fraksi PDIP).
Untuk diketahui, kawasan pertambangan nikel ini berada di bagian timur hutan lindung Kota Baubau dan berdekatan dengan Kawasan konservasi Air Terjun Tirta Rimba. Jika pertambangan ini dilakukan, bukan saja flora dan fauna yang akan punah, tetapi akan mengancam keberadaan hutan lindung yang selama ini merupakan sumber mata air bersih yang dikonsumsi masyarakat Kota Baubau. Masyarakat Kota Baubau tidak akan diuntungkan sedikitpun dari proses penghancuran hutan ini, selain bencana banjir dan kekurangan air bersih yang saban tahun telah menjadi teman sejati masyarakat Kota kecil ini.
Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh Tim dari Divisi Tanah dan Lingkungan LBH Buton Raya, ditemukan sekitar tujuh anak sungai yang telah tertutup akibat proses eksplorasi dan perintisan jalan tambang yang dilakukan oleh PT. BIS.
Penghancuran hutan, mata air, binatang langka dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat, apakah merupakan wujud keberpihakan pemerintah kita dalam rangka perbaikan iklim global?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar