Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Resmi LBH Buton Raya | Bergandengan Tangan Menggapai Keadilan

Jumat, 06 Mei 2011

MAKLUMAT KEADAAN DARURAT ATAS RUANG HIDUP RAKYAT !! WILAYAH PERTAMBANGAN YANG SEDANG DIRENCANAKAN PEMERINTAH ADALAH ILEGAL !!

Berita LBHBR,
Pembahasan Wilayah Pertambangan oleh DPR dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral adalah illegal dan melanggar UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pasal 10 UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), butir (a) dan (b): menyatakan:
Penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana… dilaksanakan:

a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan;

Sedangkan proses pembuatan Wilayah Pertambangan yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat. Hal tersebut terjadi di semua daerah dan provinsi di Indonesia.

Telah terjadi banyak konflik antara masyarakat dan wilayah pertambangan. Pada bulan Februari 2011 ini saja, telah terjadi konflik luas melibatkan ribuan masyarakat di Manggamat-Kabupaten Aceh Selatan, Weda-Kabupaten Halmahera Tengah, serta di Kecamatan Lambu dan Kecamatan Parado, Provinsi NTB.

TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menyatakan bahwa arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam, diantaranya, harus menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumberdaya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip, diantaranya adalah mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat.

Proses penetapan Wilayah Pertambangan yang sedang dilaksanakan sangat jauh berbeda. Bahkan bertentangan dengan arah yang digariskan oleh TAP MPR No IX Tahun 2001 tersebut.
Dalam penyusunan rencana Wilayah Pertambangan ini, Kementerian ESDM hanya melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Gubernur, Bupati/Walikota.

Sementera partisipasi rakyat, khususnya rakyat yang berpotensi terdampak negatif tidak diberikan ruang/wadah.
Industri pertambangan memiliki dampak negatif yang luas dan besar terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, sehingga perlu partisipasi masyarakat yang optimal dalam rencana pembuatan pembuatan Wilayah Pertambangan. Sudah terlalu banyak dan luas ruang hidup rakyat dijadikan secara sepihak menjadi wilayah pertambangan, seperti tempat pembuangan limbah tambang 291.000 ton per hari oleh PT.Freeport ke areal sungai, 110.000 ton per hari ke teluk oleh Newmont, kerusakan lingkungan di Bangka, Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Halmahera, Pesisir Selatan Pulau Jawa, Pesisir Barat Sumatera dan ancaman tambang atas ruang hidup yang saat ini banyak terjadi.
Karena itu kami menyampaikan veto rakyat :
1. Menolak rencana Wilayah Pertambangan yang sedang disusun oleh Pemerintah Pusat ( Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).
2. Mendesak DPR agar segera memanggil Kementrian ESDM demi membatalkan penetapan wilayah pertambangan yang dibuat tanpa pasrtisipasi rakyat.
Bila Menteri ESDM menolak membatalkan wilayah pertambangan tersebut agar DPR mendesak penggantian Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral dengan individu yang menempatkan kepastian keselamatan ruang hidup rakyat di atas kepastian investasi tambang.
3. Agar DPR mendesak Pemerintah membatalkan semua kontrak dan perijinan tambang yang telah mengganggu daya dukung lingkungan dan melakukan kriminalisai terhadap rakyat.
4. Melawan keras dan menolak ruang hidup kami dimasukkan secara sepihak oleh Pemerintah menjadi Wilayah Pertambangan.

Kami menyerukan kepada semua rakyat khususnya yang terancam oleh wilayah pertambangan agar melakukan semua usaha agar hak rakyat atas ruang hidup yang sehat diakui oleh pemerintah dan tidak secara sepihak menjadikannya menjadi Wilayah Pertambangan.

Upaya tersebut bisa dilakukan dengan rapat besar penolakan wilayah tambang, demonstrasi, mendatangi kantor pmerintah/bupati/gubernur, istighosah, menyebarluaskan maklumat ini, dan lain-lain.

Waspada atas Ruang Hidup Kita Dijadikan Sepihak Menjadi Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah!!


Maklumat ini dikeluarkan oleh:
Dewan Revolusi Ekologis Indonesia

Yang terdiri dari

Region Barat
Ikatan Keluarga Pelajar Belitung
Komunitas peduli Linglungan Seluma (KMPL) Bengkulu
Forum Masyarakat Peduli Lingkungan ( FMPLIT) Ilir Talo Bengkulu
Forum Komunikasi Maje (FKM) Kaur, Bengkulu
Forum Silaturahmi Masyarakat Wotgalih (FOSWOT), Lumajang


Region Tengah - Region Timur
Forum Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tenggara
Masyarakat Talaga, Sulawesi Tenggara
Masyarakat Kabaena, Sulawesi Tenggara
Masyrakat Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara

Region Nusantara
Sarekat Hijau Indonesia (SHI)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar