Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Resmi LBH Buton Raya | Bergandengan Tangan Menggapai Keadilan

Selasa, 03 Juli 2012

Siaran Pers: Tambang Ilegal PT BIS; LBH Buton Raya Desak Polda Sultra Segera Tetapkan Tersangka


Baubau (4/7/2012)—Kasus tambang nikel illegal milik PT Bumi Inti Sulawesi (PT BIS) di Kelurahan Kaisabu, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Sultra seluas 1.796 hektar terus dapat sorotan keras.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya melalui dua pengurusnya Erwin Usman, SH selaku Direktur Eksekutif dan Asman Sahaluddin, SH selaku Direktur Advokasi menegaskan, bahwa sejak kasus tambang nikel ini dilaporkan oleh Tim WALHI Sultra dan LBH Buton Raya pada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra pada tanggal 8 September 2011, kasus ini macet ditingkat Penyidik.

“Kami mempertanyakan alasan substantif kenapa kasus tambang ilegal PT BIS ini jalan di tempat. Fakta-fakta lapangan sudah jelas. PT BIS telah melakukan praktek tambang illegal di kawasan konservasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bungi-Sorawolio sejak tahun 2009. Keberadaan tambang nikel tersebut telah menutup sejumlah sungai yang mengalir ke Kota Baubau,” ujar Asman.

Dari hasil investigasi lapangan bersama Tim WALHI Sultra,  LBH Buton Raya menemukan bahwa sejak keluarnya Keputusan Walikota Baubau Nomor: 545/76.a/ASDA/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Bumi Inti Sulawesi yang dikeluarkan oleh Walikota Baubau, MZ. Amirul Tamim, pada tanggal 23 Mei 2009, praktek penambangan illegal (illegal mining) dan perambahan illegal (illegal logging) diduga kuat telah dilakukan perusahaan.

Data investigasi LBH Buton Raya dan Tim WALHI menyatakan bahwa sejak tahun 2009-2011, PT BIS telah membuat jalan tambang dengan panjang 30 KM dan lebar 24-30 meter di tengah kawasan hutan. Termasuk membangun laboratorium, mess, kantor dan fasilitas tambang lainnya.

“Padahal warga tahu bahwa kawasan Bungi-Sorawolio adalah wilayah pertanian, holtikultura dan daerah tangkapan air bagi warga kota. Ini sesuai dengan PERDA RTRW Kota Baubau No.2 tahun 2004 pada Pasal 7 huruf (e) dan (f). Adalah suatu perbuatan melawan hukum jika ada aktifitas tambang di dalamnya tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan,” tegas aktifis yang saat ini sedang menempuh pendidikan program pasca sarjana di Fakultas Hukum UMI Makassar.

Adapun Erwin Usman, SH menyayangkan lambannya aparat penegak hukum menyidik kasus tambang ini. Dia menduga ada usaha-usaha untuk menutup kasus ini. Padahal kuat dugaan dalam kasus ini ada tindakan koruptif dalam bentuk suap atau gratifikasi oleh perusahaan dalam penerbitan IUP Tambang.

“Penyidik harus tegas, profesional dan fokus dalam soal ini. Caranya dengan segera menetapkan Tersangka pada pimpinan perusahaan, lalu selanjutnya diarahkan pada pihak yang menerbitkan IUP-nya. Ini sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,” ujar pria yang sejak akhir tahun 2002-2010 aktif di lembaga pembela lingkungan dan HAM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional di Jakarta dan terakhir menjabat Deputi Direktur.

Bersama WALHI Sultra, LBH Buton Raya sebelumnya juga telah melaporkan kasus ini pada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Ketua KPK, Kepala Polri, serta pihak penegak hukum terkait untuk diambil tindakan hukum. Dua fokus kasusnya, tambang illegal dan dugaan suap. Kedua aktifis mendesak adanya penegakan hukum yang adil dan tegas pada pihak perusahaan, Walikota Baubau, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tambang illegal ini demi terwujudnya kepastian hukum di tengah masyarakat.

Kontak Media:
Erwin Usman, SH Direktur Eksekutif LBH Buton Raya (0811-4004439)
Asman Sahaluddin, SH Direktur Advokasi (0812-45830220)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar