Baubau (4/7/2012)—Kasus tambang nikel illegal milik PT Bumi Inti Sulawesi (PT BIS) di Kelurahan Kaisabu, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Sultra seluas 1.796 hektar terus dapat sorotan keras.
Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Buton Raya melalui dua pengurusnya Erwin Usman, SH selaku Direktur
Eksekutif dan Asman Sahaluddin, SH selaku Direktur Advokasi menegaskan, bahwa
sejak kasus tambang nikel ini dilaporkan oleh Tim WALHI Sultra dan LBH Buton
Raya pada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra
pada tanggal 8 September 2011, kasus ini macet ditingkat Penyidik.
“Kami mempertanyakan
alasan substantif kenapa kasus tambang ilegal PT BIS ini jalan di tempat. Fakta-fakta
lapangan sudah jelas. PT BIS telah melakukan praktek tambang illegal di kawasan
konservasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bungi-Sorawolio sejak tahun 2009.
Keberadaan tambang nikel tersebut telah menutup sejumlah sungai yang mengalir
ke Kota Baubau,” ujar Asman.
Dari hasil investigasi lapangan bersama
Tim WALHI Sultra, LBH Buton Raya
menemukan bahwa sejak keluarnya Keputusan Walikota Baubau Nomor:
545/76.a/ASDA/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Operasi Produksi kepada PT Bumi
Inti Sulawesi yang dikeluarkan oleh Walikota Baubau, MZ. Amirul Tamim, pada tanggal 23 Mei 2009, praktek
penambangan illegal (illegal mining)
dan perambahan illegal (illegal logging)
diduga kuat telah dilakukan perusahaan.
Data
investigasi LBH Buton Raya dan Tim WALHI menyatakan bahwa sejak tahun
2009-2011, PT BIS telah membuat jalan tambang dengan panjang 30 KM dan lebar
24-30 meter di tengah kawasan hutan. Termasuk membangun laboratorium, mess,
kantor dan fasilitas tambang lainnya.
“Padahal warga tahu
bahwa kawasan Bungi-Sorawolio adalah wilayah pertanian, holtikultura dan daerah
tangkapan air bagi warga kota. Ini sesuai dengan PERDA RTRW Kota Baubau No.2
tahun 2004 pada Pasal 7 huruf (e) dan (f). Adalah suatu perbuatan melawan hukum
jika ada aktifitas tambang di dalamnya tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan dari Menteri Kehutanan,” tegas aktifis yang saat ini sedang menempuh
pendidikan program pasca sarjana di Fakultas Hukum UMI Makassar.
Adapun Erwin Usman,
SH menyayangkan lambannya aparat penegak hukum menyidik kasus tambang ini. Dia
menduga ada usaha-usaha untuk menutup kasus ini. Padahal kuat dugaan dalam
kasus ini ada tindakan koruptif dalam bentuk suap atau gratifikasi oleh
perusahaan dalam penerbitan IUP Tambang.
“Penyidik harus tegas,
profesional dan fokus dalam soal ini. Caranya dengan segera menetapkan
Tersangka pada pimpinan perusahaan, lalu selanjutnya diarahkan pada pihak yang
menerbitkan IUP-nya. Ini sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral
dan Batubara dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,” ujar pria yang
sejak akhir tahun 2002-2010 aktif di lembaga pembela lingkungan dan HAM Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional di Jakarta dan terakhir menjabat Deputi
Direktur.
Bersama WALHI Sultra,
LBH Buton Raya sebelumnya juga telah melaporkan kasus ini pada Menteri
Kehutanan, Menteri ESDM, Ketua KPK, Kepala Polri, serta pihak penegak hukum
terkait untuk diambil tindakan hukum. Dua fokus kasusnya, tambang illegal dan
dugaan suap. Kedua aktifis mendesak adanya penegakan hukum yang adil dan tegas
pada pihak perusahaan, Walikota Baubau, serta pihak-pihak yang terlibat dalam
kasus tambang illegal ini demi terwujudnya kepastian hukum di tengah masyarakat.
Kontak
Media:
Erwin Usman, SH Direktur Eksekutif LBH Buton
Raya (0811-4004439)
Asman Sahaluddin, SH Direktur Advokasi (0812-45830220)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar