Selamat Datang

Selamat Datang di Blog Resmi LBH Buton Raya | Bergandengan Tangan Menggapai Keadilan

Rabu, 17 Oktober 2012

Polres Bombana Dituding Lakukan Kriminalisasi

Mataharinews.com, Bombana- Polres Bombana, Sulawesi Tenggara ( Sultra ), dituding melakukn kriminalisasi terhadap lima orang warga Kabaena, Kabupaten Bombana, Sultra yakni Sudarman, Suleman, Muslimin, Rahim Dan Abdullah. Kelimanya dituduh melakukan penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.
Tudingan tersebut dilontarkan Direktur LBH Buton Raya Erwin Usman, SH yang juga kuasa hukum para Korban. Menurut Erwin, penerapan hukum yang dikenakan pada para korban sangat tidak berdasar, pasalnya tanah yang ditempati para korban merupakan tanah warisan dari orang tua meraka, Insyauri.
Kata Erwin, menirukan pernyataan kliemnya. Insyauri, menguasai tanah tersebut sejak tahun 1950, dan kliennya mulai mulai menguasai tanah itu, setelah kedua orang tuanya Insyauri dan Hudata meninggal dunia. Klienya kemudian membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut. Pada saat mereka membangun itu tidak ada pihak yang keberatan.
Namun, pada tahun 2010, ketika beberapa ahli waris yakni Suleman, Sudarman, Rahim, Muslimin, Abdullah (suami Suhartin) mulai membangun rumah permanen diatas lahan mereka, pihak Polsek Kabaena datang menyampaikan bahwa mereka akan rugi bila membangun rumah permanen, karena Polsek Kabaena akan melakukan penggusuran.
Pada 13 Juni 2012, jelas Erwin, beberapa orang pemilik tanah diperiksa di Kantor Polres Bombana, pemilik tanah yang dipanggil dan diperiksa diantaranya Sudarman, Suleman, Muslimin, Rahim Dan Abdullah dan ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagai mana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.
Menurut Erwin, penetapan tersangka terhadap para korban terdapat kejanggalan yakni para terlapor (korban), tidak pernah diberi tahu siapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah, apakah PolseK atau oknum-oknum personil Polsek. Selain itu selama pemeriksaan di Polres Bombana, para korban juga tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah dari pihak Pelapor baik sertifikat maupun surat-surat bukti kepemilikan lainnya.
Dari fakta-fakta tersebut, LBH berkesimpulan bahwa terjadi kriminalisasi terhadap korban. Sebab menurut penuturan mereka, yang harusnya dijerat sebagai pelaku tindak pidana penyerobotan adalah Polsek Kabaena. Alasanya, karena pada tahun 1964, polisi masuk kelokasi dengan mendirikan pos ronda tanpa se ijin dari pemilik lahan (Insyauri). Pada saat itu pemilik lahan tidak berani melarang atau keberatan karena takut dengan aparat.
Kasus ini sebenarnya telah mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Bombana khususnya Komisi I. Sayangnya para pihak dalam hal ini Polres Bombana dan BPN belum memberikn respon. Hal itu terlihat dari keengganan kedua instiusi tersebet untuk menghadiri undangan Komisi I DPRD Bombana untuk membicarakan penyelesaian permasalahan itu.
Hal itu dibenarkan Abadi Makmur, Ketua Komisi I DPRD Bombana. Menurutnya, DPRD, khususnya komisi I telah memanggil Polres dan Ketua BPN Bombana, namun pihak-pihak yang dipanggil tersebut belum hadir dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan DPRD.

” Untuk menyelesaikan masalah tersebut,Komisi I sudah melakuan beberapa upaya antara lain investigasi di lapangan, kemudian mengundang pihak Polsek Kabaena dan BPN Kabupaten Bombana. Namun mereka belum sempat menghadiri rapat saat itu. Olehnya DPRD menjadwlkan kembali RDP (Rapat dengar pendapat) dengan instansi terkait” jelasnya, (MA)

Sumber: http://www.mataharinews.com/hukum/pidana/2005-polres-bombana-sultra-dituding-lakukan-kriminalisasi.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar