Mataharinews.com, Bombana- Polres Bombana, Sulawesi
Tenggara ( Sultra ), dituding melakukn kriminalisasi terhadap lima
orang warga Kabaena, Kabupaten Bombana, Sultra yakni Sudarman,
Suleman, Muslimin, Rahim Dan Abdullah. Kelimanya dituduh melakukan
penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.
Tudingan tersebut dilontarkan Direktur LBH Buton Raya Erwin Usman, SH yang juga kuasa hukum para Korban. Menurut Erwin, penerapan hukum yang dikenakan pada para korban sangat tidak berdasar, pasalnya tanah yang ditempati para korban merupakan tanah warisan dari orang tua meraka, Insyauri.
Kata Erwin, menirukan pernyataan kliemnya.
Insyauri, menguasai tanah tersebut sejak tahun 1950, dan kliennya mulai
mulai menguasai tanah itu, setelah kedua orang tuanya Insyauri dan Hudata meninggal dunia. Klienya
kemudian membangun rumah semi permanen diatas tanah tersebut. Pada saat
mereka membangun itu tidak ada pihak yang keberatan.
Namun, pada tahun 2010, ketika beberapa ahli waris yakni Suleman, Sudarman, Rahim, Muslimin, Abdullah (suami Suhartin) mulai
membangun rumah permanen diatas lahan mereka, pihak Polsek Kabaena
datang menyampaikan bahwa mereka akan rugi bila membangun rumah
permanen, karena Polsek Kabaena akan melakukan penggusuran.
Pada 13 Juni 2012, jelas Erwin, beberapa orang
pemilik tanah diperiksa di Kantor Polres Bombana, pemilik tanah yang
dipanggil dan diperiksa diantaranya Sudarman, Suleman, Muslimin, Rahim
Dan Abdullah dan ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan tindak
pidana penyerobotan tanah sebagai mana diatur dalam pasal 167 ayat (1)
KUHP.
Menurut
Erwin, penetapan tersangka terhadap para korban terdapat kejanggalan
yakni para terlapor (korban), tidak pernah diberi tahu siapa
pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah, apakah PolseK atau
oknum-oknum personil Polsek. Selain itu selama pemeriksaan di Polres
Bombana, para korban juga tidak
pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah dari pihak Pelapor baik
sertifikat maupun surat-surat bukti kepemilikan lainnya.
Dari fakta-fakta tersebut, LBH berkesimpulan bahwa
terjadi kriminalisasi terhadap korban. Sebab menurut penuturan mereka,
yang harusnya dijerat sebagai pelaku tindak pidana penyerobotan adalah
Polsek Kabaena. Alasanya, karena pada tahun 1964, polisi masuk kelokasi
dengan mendirikan pos ronda tanpa se ijin dari pemilik lahan (Insyauri). Pada saat itu pemilik lahan tidak berani melarang atau keberatan karena takut dengan aparat.
Kasus ini sebenarnya telah mendapatkan perhatian khusus dari DPRD Bombana khususnya
Komisi I. Sayangnya para pihak dalam hal ini Polres Bombana dan BPN
belum memberikn respon. Hal itu terlihat dari keengganan kedua instiusi
tersebet untuk menghadiri undangan Komisi I DPRD Bombana untuk
membicarakan penyelesaian permasalahan itu.
Hal itu dibenarkan Abadi Makmur, Ketua Komisi I
DPRD Bombana. Menurutnya, DPRD, khususnya komisi I telah memanggil
Polres dan Ketua BPN Bombana, namun pihak-pihak yang dipanggil tersebut
belum hadir dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan DPRD.
” Untuk menyelesaikan masalah tersebut,Komisi I sudah melakuan beberapa upaya antara lain investigasi di lapangan, kemudian
mengundang pihak Polsek Kabaena dan BPN Kabupaten Bombana. Namun mereka
belum sempat menghadiri rapat saat itu. Olehnya DPRD menjadwlkan
kembali RDP (Rapat dengar pendapat) dengan instansi terkait” jelasnya,
(MA)
Sumber: http://www.mataharinews.com/hukum/pidana/2005-polres-bombana-sultra-dituding-lakukan-kriminalisasi.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar